1.Lingkup tindak pidana korupsi dan pembuktian kesalahan dalam sistem penanggung jawaban pidana korupsi di indonesia,inggris,dan prancis. 2.Kajian awal melacak korupsi politik di korporasi. 3.Suap di sektor privat: dapatkah di jerat? 4.Kearah pergeseran beban pembuktian. 5.Tantangan penerapan perampasan aset tampa tuntutan pidna (Non-conviction based asset forfeiture) dalam RUU perampasan …
1. Politik , Patronas dan Pengadaan 2. Pembuktian Keselamatan Korporasi dalam tindak Pidana Korupsi 3. Eksistensi Pemberantasan Korupsi dalam perjanjian Investasi Internasional Indonesia 4. Vulnerabilitas Of Indonesia Extractive Industry to Illicit Financial Flows 5. Hak Angkatan DPR, KPK dan PEmbrantasan Korupsi 6. Preformance Managament in Anti-Corruption Authoritis:Indonesia Adn Swedish…
1. limgkup tindak pidana korupsi dan pembuktian kesalahan dalam sistem pertanggung jawaban korporasi di indonesia,inggris, dan prancis. 2. kajian awal melacak korupsi politik di korporasi. 3. suap di sektor privat: dapatkah dijerat ?. 4. ke arah pergeseran beban pembuktian. 5. tantangan penerapan perampasan aset tanpa tuntutan pidana (non-conviction based asset forfeiture) dalam RUU perampa…