1.Lingkup tindak pidana korupsi dan pembuktian kesalahan dalam sistem penanggung jawaban pidana korupsi di indonesia,inggris,dan prancis. 2.Kajian awal melacak korupsi politik di korporasi. 3.Suap di sektor privat: dapatkah di jerat? 4.Kearah pergeseran beban pembuktian. 5.Tantangan penerapan perampasan aset tampa tuntutan pidna (Non-conviction based asset forfeiture) dalam RUU perampasan …