1.Lingkup tindak pidana korupsi dan pembuktian kesalahan dalam sistem penanggung jawaban pidana korupsi di indonesia,inggris,dan prancis. 2.Kajian awal melacak korupsi politik di korporasi. 3.Suap di sektor privat: dapatkah di jerat? 4.Kearah pergeseran beban pembuktian. 5.Tantangan penerapan perampasan aset tampa tuntutan pidna (Non-conviction based asset forfeiture) dalam RUU perampasan …
1. limgkup tindak pidana korupsi dan pembuktian kesalahan dalam sistem pertanggung jawaban korporasi di indonesia,inggris, dan prancis. 2. kajian awal melacak korupsi politik di korporasi. 3. suap di sektor privat: dapatkah dijerat ?. 4. ke arah pergeseran beban pembuktian. 5. tantangan penerapan perampasan aset tanpa tuntutan pidana (non-conviction based asset forfeiture) dalam RUU perampa…
1. Keabsahan Perubahan dan Penambahan Peraturan Hukum Pidan Melalui PERPPU Dan PERMA 2. Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Korupsi 3. Understanding Differental Association and General Strain Theories to Analyze Suicede Bombing in Indonesia 4. Etika Profesi Sebagai Guru Upaya Preventif untuk Memenimalisasi Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Oleh Guru 5. Hak atas Tanah Ba…
1. Agenda Open Government : Memerangi Korupsi Melalui Inisiatif Open Data. 2. Pertanggung jawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja sama BPK dan KPk. 3. Analisis Yuridis Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Guna Mencegah Korupsi. 4. Korupsi dalam Pelayanan Gereja; Analisis Potensi penyimpangan dan Pengendalian internal. 5. Legalitas Kewenangan Penyelenggara Pendidikan dalam Menarik Pu…
Koleksi Buku Pustaka Pusat Unand