Kewenangan komisi pemberantasan korupsi dalam melakukan penyadapan ditinjau dari undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dan dilihat dari segi perspektif hak asasi manusia (HAM).

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Skripsi

Kewenangan komisi pemberantasan korupsi dalam melakukan penyadapan ditinjau dari undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dan dilihat dari segi perspektif hak asasi manusia (HAM).

Ridha Wulan Suci - Nama Orang;

Tidak Tersedia Deskripsi

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: S11043393
Penerbit: Padang : Universitas Andalas., 2010
Deskripsi Fisik: vi, 55 hal,; 30 cm
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: -
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: Hukum Tata Negara
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: Ridha Wulan Suci

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Kewenangan komisi pemberantasan korupsi dalam melakukan penyadapan ditinjau dari undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dan dilihat dari segi perspektif hak asasi manusia (HAM)
Untuk melihat skripsi fulltext, silahkan klik link di atas

Komentar

Anda harus login sebelum memberikan komentar