Kedudukan Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Image of Kedudukan Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Skripsi

Kedudukan Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

HAFIZ Azzikri - Nama Orang;

Tidak Tersedia Deskripsi

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: S12043842
Penerbit: Padang : ., 2012
Deskripsi Fisik: vii,56 hal.;30 cm.
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: -
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: Hukum Tata Negara
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: HAFIZ Azzikri

Kedudukan Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Ketersediaan

Informasi Detail

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar