Teks

Jurnal Peradilan Indonesia Teropong Pembaharuan Hukum Acara Pidana II, 6 artikel, hal 1-112 Vol.03, Juli 2015

---

Menggugat Praperadilan "sarpin effect" merupakan "malapetaka" reformasi peradilan di Indonesia?
Kewenangan kejaksaan sebagai dominus litis menyongsong pembaharuan hukum acara pidana
Evaluasi terhadap pembahasan RKUHAP: mengapa pemerintah dan DPR tidak berhasil membahas RKUHAP?
Kebutuhan pembaharuan dan pemantapan hukum acara pidana dalam ruang lingkup kepolisian
Perlindungan hak tersangka dalam perspektif hukum dan ekonomi
Konsep dan penerapan plea bargain di beberapa negara

---

Ketersediaan

REF17UA176

Ruang Referensi - Sayap Kiri Lantai 2

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Penerbit

Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum UI., 2015

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

24602043

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Reformasi peradilan, praperadilan
Kejaksaan, Dominus litis, hakim pemeriksa pendahul
KUHP,RKUHAP, legilasi
Kepolisian, pembaharuan hukum acara
Hak tersangka, perspektif hukum, ekonomi
Plea bargain, perbandingan hukum, rancangan KUHP,

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Mardjono Reksodiputro

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus login sebelum memberikan komentar