Journal
Jurnal yudisial, 11(2): 131-265
Konstitusionalitas materiele wederrechtelijk dalam kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Infra petita putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang menerobos ketentuan pemidanaan minimum.
Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam illegal fishing di Indonesia.
Keadilan restoratif dalam putusan pidana anak.
Pembebanan tanggung jawab perdata kepada kepala daerah akibat wanprestasi oleh kepala dinas.
Interpretasi kurang lengkap berkas penyelidikan dalam perkara dugaan pelanggaran hak asasi manusia berat.
Implementasi putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak di luar kawin.
18000222453 | Ruang Referensi - Sayap Kiri Lantai 2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
Tidak tersedia versi lain