Teks
Majalah Hukum Nasional Tahun 2014 13 artikel.
1. Urgensi Reformasi Regulasi dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional.
2. Kedudukan dan Kewenangan Desa Dalam kerangka Otonomi Daerah.
3. Konstitusionalitas Pemilihan Legislatif Otonomi Daerah dalam Rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
4. Reposisi Hakim Agung Sebagai Pelopor Reformasi Peradilan.
5. Menyelaraskan Berlakunya Hukum Adat dan Peradilan Adat ke Dalam Sistem Hukum Nasional.
6. Peradilan Adat Dalam Perspektif Sistem Peradilan di Indonesia.
7. Mediasi Penal Dan Peradilan Adat (Refleksi atas Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat yang Menyelesaikan Perkara Melalui Peradilan Adat).
8. Peran Kelembagaan Pemerintah Desa Dalam Kerangka Otonomi Daerah.
9. Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Korupsi Korporasi partai Politik.
10. Politik Hukum Pemilihan Hakim Agung Implikasi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013.
11. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Perbankan.
12. Eksistensi dan Peran Paralegal dalam Pemberiab Bantuan Hukum Pasca Berlakunya Undang - undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
13. Tinjauan Yuridis dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.
REF15UA130 | Ruang Referensi - Sayap Kiri Lantai 2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
Tidak tersedia versi lain