1. Reviewing Capital Punishment for apostasy. 2. Problem Rekruitmen dan koalisi di tingkat Partai Politik pada Pemilihan umum Kepaladaerah. 3. Meknisme Konsultasi Publk sebagai wujud Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah. 4. Implementasi Konsep kedaulatan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan Pasca amandemen UUD 1945 5. Kebijakan hukum Pemilukada 2010 dan Permasalahan Hukumn…
1. Reviewing capital punishment for apostasy 2. Problem rekruitment dan koalisi ditingkat partai politik pada pemilihan umum kepala daerah (Evaluasi pilkada 2005-2008) 3. Mekanisme konsultasi publik sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah 4. implementasi konsep kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan pasca amandemen UUD 1945 5. Kebijakan hukum pemilukada…
1. Harmonisasi HUkum Penanaman Modal Indonesia Dalam Rangka Menuju Komunitas Ekonomi Asean ( Asean Economic Community pada Tahun 2015. 2. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Untuk Menciptakan Iklim Usaha Yang Kondusif. 3. Politik Hukum Penganturan Dana Kampanye Menurut Undang undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DP…
1. Kartu Kredit Dalam Permasalahan Hukum di Indonesia. 2. Pengawasan Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Leasing Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kota Padang. 3. Pemeriksaan Setempat Menurut Hukum Acara Perdata. 4. Kedudukan Waris Bagi Orang Yang Hilang (Mafqud) Menurut Hukum Kewarisan Islam. 5. Studi Prebandingan Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah …
1. Kartu Kredit dalam Permasalahan Hukum di Indonesia. 2. Pengawasan Pencantuman Usulan Baku dalam Perjanjian Leasing oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kota Padang. 3. Pemeriksaan Setempat Menurut Hukuman Acara Perdata. 4. Kedudukan Waris Bagi Orang Yang Hilang (MAFQUD) Menurut Hukum Kewarisan Islam. 5. Studi Perbandingan Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkama…
Koleksi Buku Pustaka Pusat Unand