1.Lingkup tindak pidana korupsi dan pembuktian kesalahan dalam sistem penanggung jawaban pidana korupsi di indonesia,inggris,dan prancis. 2.Kajian awal melacak korupsi politik di korporasi. 3.Suap di sektor privat: dapatkah di jerat? 4.Kearah pergeseran beban pembuktian. 5.Tantangan penerapan perampasan aset tampa tuntutan pidna (Non-conviction based asset forfeiture) dalam RUU perampasan …
1. limgkup tindak pidana korupsi dan pembuktian kesalahan dalam sistem pertanggung jawaban korporasi di indonesia,inggris, dan prancis. 2. kajian awal melacak korupsi politik di korporasi. 3. suap di sektor privat: dapatkah dijerat ?. 4. ke arah pergeseran beban pembuktian. 5. tantangan penerapan perampasan aset tanpa tuntutan pidana (non-conviction based asset forfeiture) dalam RUU perampa…
Konstitusionalitas materiele wederrechtelijk dalam kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Infra petita putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang menerobos ketentuan pemidanaan minimum. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam illegal fishing di Indonesia. Keadilan restoratif dalam putusan pidana anak. Pembebanan tanggung jawab perdata kepada kepala daerah akibat wanprestasi ole…
Koleksi Buku Pustaka Pusat Unand
Koleksi Buku Pustaka Pusat Unand